Bupati Karawang Diminta Memfasilitasi
KARAWANG–Direktur Umum Perusahaan Daera Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, Agung Wisnu Indrajati menyatakan kesiapannya untuk islah dengan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum, Yogie Patriana Alsyah dan Direktur Teknik, Tatang Asmar. Islah ini untuk mengakhiri konflik internal di jajaran direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
Agung mengaku serius untuk islah. Sebagai bukti keseriusannya, Agung mengirimkan surat Nomor 870/012/PDAM tertanggal 18 Januari 2012 perihal pernyataan sikap dan kesediaan untuk islah. “Saya sudah mengirimkan surat ke Bupati Karawang, Ade Swara agar bisa memfasilitasi islah dengan jajaran direksi PDAM Tirta Tarum Karawang,” kata Agung kepada Pasundan Ekspres di ruang kerjanya, Rabu (18/1).
Agung menyadari bahwa konflik internal yang terjadi di jajaran direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang itu telah merugikan karyawan dan konsumen PDAM. Sebab, karyawan kurang nyaman untuk bekerja, serta agar tidak sampai mengganggu pelayanan kepada konsumen.
“Sebelumnya saya sudah pernah mengajukan islah ke Direktur Utama, namun Direktur Utama menolak. Maka untuk mengakhiri konflik ini, agar semua direksi kembali kepada tugas pokok dan fungsinya. Sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Agung menjelaskan, dalam masalah kekisruhan jajaran direksi PDAM Tirta Tarum tidak lagi menyangkut masalah teknis. Melainkan sudah mengarah pada unsure politis. Oleh karena itu, agar tidak ada pihak-pihak lain yang memanfaat situasi ini demi kepentingan pribadi maka konflik harus diakhiri dengan islah antar direksi. “Konflik ini sudah dipolitisasi, harus diakhiri secepatnya,” ujarnya.
Diakuinya, Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak berniat untuk memfasilitasi perdamaian (islah). Dewan Pengawas hanya mencari permasalahan tetapi tidak memberikan solusi penyelesaian. “Seharusnya Dewan Pengawas itu bisa melakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan internal, tidak perlu sampai muncul di public,” jelas Agung.
Menurut Agung, konflik internal direksi PDAM Tirta Tarum terjadi berawal dari permasalahan pengadaan barang water meter. Dimana, antara Dirut dan Dirum berbeda pendapat. Dikatakan, Dirut memaksakan diri untuk melakukan pembelian water meter kepada distributor yang dekat dengan Dirut dengan harga Rp240.000 per unit. Sementara Dirum bisa mendapatkan water meter itu dengan harga lebih murah yaitu Rp120.000 per unit dengan kualitas bagus berstanda SNI. “Saya tidak mau mengikuti kebijakan Dirut. Karena pengadaan ini tanggungjawab saya sepenuhnya. Saya takut, bila suatu saat ini menjadi temuan aparat hukum dan harus mempertanggungjawabkannya,” tegas Agung.
Saat ini, kata Agung, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan efisiensi anggaran. Diakuinya, selama enam bulan menjabat sebagai Dirum dan bertanggungjawab soal pengadaan barang, dirinya sudah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2 miliar. “Efisiensi anggaran harus dilakukan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan,” ungkapnya. (lsm)
